ONELI – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan keluarganya sudah bukan lagi bagian dari PDIP. Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (4 Desember 2024). Hasto menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena Jokowi dan keluarganya tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
Respons Ganjar Pranowo
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, merespons pernyataan Hasto dengan menyatakan bahwa perlu ada surat keputusan (SK) resmi dari partai untuk menyikapi status Jokowi. Ganjar menilai bahwa di PDIP, siapa yang tidak taat pada keputusan partai akan dianggap bukan kader. Namun, dia menekankan pentingnya adanya SK resmi untuk mengklarifikasi status keanggotaan Jokowi.
Implikasi dan Kontroversi
Pernyataan Hasto dan respons Ganjar menimbulkan berbagai reaksi di kalangan politik dan masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa keputusan ini merupakan bentuk ketegasan PDIP dalam menjaga integritas dan cita-cita partai. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai bagian dari dinamika politik internal partai yang kompleks, terutama menjelang pemilihan umum mendatang.
Latar Belakang Konflik
Konflik antara Jokowi dan PDIP bermula dari perbedaan dukungan dalam Pemilu Presiden 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden, sementara Jokowi mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Hasilnya, Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
Dampak Terhadap Partai dan Jokowi
Keputusan PDIP untuk memutuskan hubungan dengan Jokowi dan keluarganya dapat berdampak signifikan terhadap dinamika politik internal partai. Di satu sisi, ini bisa memperkuat kesatuan dan disiplin partai. Di sisi lain, ini juga bisa menimbulkan perpecahan dan ketidakpastian di kalangan kader dan pendukung PDIP yang sebelumnya mendukung Jokowi.
Kesimpulan
Status keanggotaan Jokowi di PDIP menjadi topik yang sangat sensitif dan kontroversial. Pernyataan Hasto dan respons Ganjar menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dalam tubuh partai. Keputusan akhir mengenai status Jokowi di PDIP masih menunggu SK resmi dari partai, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menutup polemik yang ada.
