ONELI – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengemukakan rencananya untuk mendistribusikan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru secara gratis kepada negara-negara sahabat. Gagasan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan diplomatik dan menarik investasi asing ke Indonesia. Namun, rencana ini tidak lepas dari berbagai tanggapan dan kritik, salah satunya datang dari Nusron Wahid.
Detail Rencana Pembagian Lahan
Dalam sebuah konferensi pers, Basuki menjelaskan bahwa lahan di IKN akan disediakan bagi negara-negara sahabat sebagai bagian dari upaya untuk memperkukuh hubungan internasional dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. “Kami berharap langkah ini dapat mendorong investasi dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara sahabat,” ujar Basuki.
Lahan yang akan dibagikan terletak di area strategis IKN, yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi baru di Indonesia. Pemerintah menargetkan agar lahan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan gedung kedutaan besar dan fasilitas lainnya.
Tanggapan Nusron Wahid
Politikus Nusron Wahid memberikan tanggapan kritis terhadap rencana ini. Dia menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses pembagian lahan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan kepentingan nasional,” kata Nusron.
Nusron juga menyoroti perlunya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari rencana tersebut. Dia berharap agar rencana ini tidak hanya menguntungkan bagi negara sahabat, tetapi juga bagi masyarakat sekitar dan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Respon Publik dan Pakar
Publik dan pakar memberikan pandangan beragam mengenai rencana ini. Beberapa mendukung langkah tersebut karena dianggap dapat mempercepat pembangunan IKN dan meningkatkan profil internasional Indonesia. Sementara itu, ada yang skeptis dan mengkhawatirkan potensi dampak jangka panjang terhadap kedaulatan dan pengelolaan lahan di Indonesia.
Kesimpulan
Rencana pembagian lahan IKN kepada negara sahabat merupakan langkah ambisius dari pemerintah yang bertujuan untuk membangun hubungan internasional yang lebih erat. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparansi dan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas demi kepentingan nasional.
